Melawan Ketimpangan, Dianggap Melawan Partai
Masih segar dalam benak rakyat Kabupaten Banggai, proses recall terhadap beberapa anggota DPRD oleh Partai Politik yang mengirimnya ke parlemen. Moh. Nurwahid, SE, adalah salah satu mantan anggota DPRD periode 2004-2009 yang recall Partai Golkar.
Catatan : Gafar Tokalang

Moh. Nurwahid,SE terlihat sibuk dibalik meja kerjanya, di Jln. Sutarjo, Kelurahan Luwuk, Kabupaten Banggai. Pria yang lahir 16 Agustus 1973 itu, saat ini menghabiskan hari-harinya bersama sebuah majalah berita mingguan PANTAU, yang terbit di Luwuk, Kabupaten Banggai. Sejak awal, Nurwahid memang aktivis LSM dan Pers. Namun, menjelang Pemilu 2004, ia tertarik dengan ajakan beberapa rekannya untuk bergabung dalam dunia politik praktis lewat partai politik. Maka, bergabunglah ia bersama Partai Golkar. Partai yang cukup besar di daerah ini dan kini menjadi mayoritas di parlemen teluk lalong (sebutan untuk DPRD Banggai). Sosok Nurwahid, tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Banggai. Ia adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Banggai yang direcall Partai Golkar dari keanggotan di parlemen. Nurwahid dilantik sebagai anggota DPRD hasil Pemilu 2004 pada Agustus 2004, hingga akhirnya ia diberhentikan pada Juni 2006 lalu. Praktis 1 tahun 6 bulan, Nurwahid menjadi anggota DPRD Banggai. Banyak spekulasi yang berkembang, menyusul pemecatan yang dilakukan partai kepadanya. Beredar kabar, Nurwahid terlalu keras, dan melawan partai sehingga sikap itu mengorbankan dirinya sendiri.Namun, saat ditanya soal kisah-kisahnya menjadi anggota DPRD hingga persoalan pemecatan yang menimpa dirinya, Nurwahid menolak jika disebut terlalu keras. Sebab katanya, dirinya bukan bersikap keras, melainkan menjalankan fungsi sebagai seorang wakil rakyat. “Anggota DPRD itukan duplikat rakyat. Jadi, apa yang diinginkan rakyat, maka itu yang mestinya kita lakukan,” tuturnya, Rabu (23/1) kemarin.Terus, bagaimana pandangannya tentang pemecatan dirinya dari anggota DPRD? “bagi saya, ini adalah rotasi kehidupan dalam dunia politik,” tutur pria yang belakangan ini giat dalam forum pembentukan Kabupaten Batui-Toili. Ia menyadari benar, bahwa bangunan politik demokrasi di Indonesia, masih menempatkan Partai Politik (Parpol) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan recalling terhadap seorang wakil rakyat di parlemen.Bila selama ini ada kesan kritik keras yang sering dilontarkannya saat di DPRD, maka menurutnya itu bukan keras hati, melainkan melaksanakan fungsi duplikat dari rakyat. Nur mengakui, ada beberapa sikap tegas yang dilakukannya kala masih duduk di DPRD. Sebut saja ketika ia dan kawan-kawannya konsen meneriaki pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Menurutnya, karena pemberantasan korupsi dan penegakan hukum telah menjadi konsensus bersama rakyat Indonesia secara nasional, maka sejatinya hal itu juga harus dilakukan ditingkat daerah, apalagi lembaga-lembaga seperti DPRD.Tak ayal, kritik keras juga dilontarkan kepada institusi DPRD, termasuk Ketua DPRD yang terlilit kasus dugaan korupsi. Meskipun, pimpinan DPRD itu adalah nota bene pimpinannya sendiri dalam Partai. “Kenapa orang lain kita teriaki, tapi pimpinan kita sendiri tidak bisa,” tuturnya dengan nada tanya.Nur mengaku, tidak ada dalam pikirannya bahwa sikap itu akan membahayakan dirinya. Sebab kata dia, ia bukan melawan partai, melainkan melawan ketimpangan. “Saya bukan melawan partai, tapi saya melawan hal-hal yang bagi saya timpang,” tuturnya.Makanya, Nurwahid menyarankan kepada teman-teman di DPRD, untuk tidak perlu takut mengenai adanya konsekwensi atau pemecatan. “Selagi berada pada rel kebenaran, maka lakukanlah,” katanya lagi.Hal itu masih lebih baik, dari pada dinilai menghianati rakyat. Menurutnya, serahkan sepenuhnya kepada rakyat yang akan menilai, apakah sikap yang diambil itu salah, atau partai yang keliru. “Saya kira rakyat sudah cukup cerdas,” tuturnya.Selain mendapat sanksi partai, menjadi anggota DPRD dan sering bersikap keras, ternyata tidaklah mudah. Sebab, berbagai aksi teror juga kerap dihadapi. Nurwahid mengakui tentang hal itu. “Kalau teror ya, rumah dilempari dan lain-lainnya. Itu sering dialami waktu lalu masih di DPRD,” tuturnya.Kini, mendirikan sebuah majalah, seakan memberikan kepuasan baginya. Sikap kritis masih bisa sesekali dituangkan dalam karya-karya tulis. Ada semacam cita-cita yang tidak sempat terwujud saat masih duduk di DPRD hingga akhirnya keburu dipecat. Kata Nur, ia dan beberapa rekan-rekannya ingin mewujudkan konsensus nasional tentang pendidikan dan kesehatan. “Kami ingin mendorong itu dalam bentuk pendidikan dan kesehatan gratis. Itu yang belum sempat dilakukan, dan suda keburu dipecat,” tuturnya sambil tertawa.Apakah saat ini punya keinginan untuk kembali ke Lalong, atau ke partai politik, agar bisa memperjuangkan keinginan itu kembali? Nur mengaku sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil. “Banyak teman-teman mengajak gabung, tapi saya lebih memilih konsen di perjuangan Batui-Toili,” tuturnya mengakhiri perbincangan.(*)