Menelisik Kinerja Anggota Legislatif (3/habis)

Preseden Buruk Bagi Perjuangan Gender

Isu kesetaraan gender mewarnai wacana disetiap perhelatan politik. Baik Pemilu, Pilkada maupun suksesi jabatan sekecil apapun. Dalam pemilihan anggota legislatif, isu itu juga dijual. Namun dalam pelaksanaan peran, kesetaraan gender hanya berakhir dalam kompromi

Laporan : Gafar Tokalang

Meskipun kesetaraan gender selalu didengung dengungkan, namun pada kenyataanya para legislator perempuan kita tidak mampu menampilkan eksistensi gender dalam sikapnya. Kondisi ini akan menjadi preseden buruk ditengah kencangnya arus perjuangan kesetaraan gender.
Dari enam orang Aleg perempuan di parlemen Kabupaten Banggai, sebagian besarnya tidak mencerminkan eksistensi kesetaraan jender. Setidaknya, pengambilan peran yang besar dan ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan di parlemen harus bisa dilakukan oleh setiap legislator perempuan. Dalam sidang-sidang di DPRD Banggai, nyaris tidak ada gagasan cemerlang dari legislator perempuan, apalagi bila sampai mempengaruhi pengambilan kebijakan.
Dalam konteks kesetaraan, mestinya perempuan juga harus memiliki andil dalam perumusan kebijakan apapun. Namun bila kualitas legislatif gender tidak bisa menyahuti derasnya perjuangan kesetaraan, ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi perjuangan itu. Bagaimana tidak, jangankan kesetaraan pengambilan kebijakan, sederet masalah perempuan pun jarang tersentuh. Tak pelak, keberadaan legislator perempuan di DPRD Bangai menjadi bahan perbincangan dari diskusi kediskusi.
Tidak diketauhi secara pasti, apakah sebagian anggota DPRD Banggai itu terkesan acuh tak acuh karena SDM yang kurang mampu, atau memang sengaja menghianati rakyat. Yang jelas, para anggota DPRD termasuk kalangan perempuan tentunya, selalu mengikuti berbagai pelatihan dan pembekalan tugas-tugas anggota DPRD. Bila melihat masa jabatan anggota DPRD Banggai periode 2004-2009, setidaknya masing-masing anggota legislatif hingga saat ini pernah mengikuti kegiatan yang sifatnya peningkatan SDM diatas 10 kali, baik yang dikuti ditingkat pusat, provinsi atau kegiatan yang dilakukan di daerah ini.
Fenomena tersebut membuat publik merasa tidak setuju bila para legislator harus menerima tunjangan yang begitu besar, atau tunjangan komunikasi intesif seperti yang hanyat saat ini. Pasalnya, kinerja yang dilakukan tidak sebanding dengan pemberian tunjangan. [###]