PENGENTASAN kemiskinan, merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional. Pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu program perioritas, yang harus dikerjakan pemerintah pusat dan daerah. Tidak itu saja, dunia bahkan sedang memikirkannya. Pertanyaanya, mungkinkan kita keluar dari kemiskinan ini?
Gafar Tokalang; Luwuk Post
SEORANG anak kecil, dengan dada telanjang sedang bermain disekitar tengkorak manusia yang membusuk, ia tampak serius mempermainkan tengkorak itu. Pada sisi lainnya, seorang anak kecil sedang mempermainkan game edisi mutakhir dunia elektronik. Adapula seorang anak dengan ayahnya sedang asyik minum susu, sedangkan pada sisi lainnya ada anak kecil yang begitu kurus dengan ruas-ruas tulang rusuk terlihat jelas melilit ditubuhnya.
Fenomena kemanusiaan itu sengaja ditampilkan fasilitator Lokalatih Orientasi Pemerintah dan Stakeholder Kabupaten Banggai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di kantor Bappeda Kabupaten Banggai, Selasa (03/09) kemarin, dalam bentuk gambar-gambar pilihan yang digunakan sebagai pengantar pelatihan siang itu.
Sungguh, fenomena itu ada di sekeliling kita. Kemiskinan, tidak saja dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Banggai, melainkan Indonesia secara umum bahkan dunia.
Sebagai bukti, Millennium Development Goals atau MDGs, yang disepakati para anggota PBB dalam sebuah KTT global berhasil melahirkan Millennium Declaration. Ia adalah suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. MDGs memiliki delapan tujuan (goals) dan 18 target yang harus dicapai oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, termasuk Indonesia.
Memang, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan suatu inisiatif global dan tidak semua jenis bantuan juga gagal. Tetapi upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif jika masalah kemiskinan itu sendiri tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan. Sebab, jika ini terjadi, maka dana pengurangan kemiskinan justru habis untuk program pengurangan kemiskinan, tetapi tidak untuk jumlah orang miskin.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat berhasil apabila pemerintah atau pengambil kebijakan dari pusat hingga daerah berkomitmen kepada diri mereka sendiri untuk suatu proses pembangunan yang berorientasi pada MDGs dan melaksanakan prinsip good governance atau good local governance (pemerintahan yang baik) dalam melaksanakan proses tersebut.
"Yang dibutuhkan adalah komitmen semua pihak, pemerintah, swasta, dan masayarakat, untuk menjalankan prinsip-prisip good governance yang berorientasi pada MDGs," tutur Tenaga Ahli Kebijakan Publik KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Ir.Zainal Sirajuddin,MT.
Peryataan Zainal itu cukup beralasan. Sebab, dalam konteks teori dan dokumen rencana kebijakan pembangunan baik pusat dan daerah, saat ini sedang diarahkan pada upaya pemenuhan semangat MDGs. Buktinya, bagi kita di Kabupaten Banggai, adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara dokumentatif, seluruhnya cukup baik dan terlihat berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.
Seperti penjelasan Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ir,Faisal Mang, arah kebijakan daerah kabupaten banggai dalam mewujudkan visi dan misinya setidaknya mencakup masalah pemantapan alokasi belanja daerah yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas SDM, pemantapan alokasi belanja yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi serta pemantapan alokasi belanja daerah yang mengarah pada usaha pengentasan kemiskinan.
Fakta itu menunjukan, secara teoritis pemerintah Kabupaten Banggai sedang menuju pada usaha pengentasan kemiskinan. Kita tinggal membutuhan kesunguhan para pelaksana dan pemangku kebijakan untuk menjalankan konsp teoritis itu, dalam bentuk tindakan yang lebih aplikatif dan nyata.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), merupakan salah satu instrumen yang didesaign pemerintah dalam upaya memberikan perubahan terhadap fakta-fakta kemiskinan tersebut, menuju kehidupan yang lebih baik.
Di Kabupaten Banggai,
BKM Kelurahan Baru, BKM Kelurahan Simpong dan BKM Nambo Padang, adalah tiga BKM yang dinilai cukup sukses dalam Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di daerah ini. Bahkan, lewat program tersebut banyak hal yang mestinya dapat mengilhami semua pihak, untuk merumuskan strategi kebijakan pembangunan yang lebih kongkrit lagi.
Minsalnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Ternyata, masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri seperti penyediaan sarana dan prasarana apabila diberikan dana yang cukup kepada mereka. Buktinya, seperti apa yang dituturkan koordinator BKM Kelurahan Baru Drs.Izrail Kundjirante. Katanya, proyek jalan setapak Dinas Pemukiman Dan Tata Kota di Kelurahan Baru yang dikerjakan dengan menggunakan kontraktor, hanya bisa menghasilkan jalan sepanjang 8 kilometer. Mungkin saja itu tidak salah karena dikerjakan sesuai bestek dan lain-lain aturan yang mengaturnya. Namun, bila dibandingkan dengan besaran anggaran dan hasil yang diperoleh, sangat jauh berbeda ketika pekerjaan itu dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
Bayangkan saja, jalan setapak sepanjang 8 kilometer milik Diskimtak itu, dibiayai dengan anggaran senilai Rp 11,880 juta. Kenyataan tersebut jauh berbeda dengan pekerjaan jalan setapak dalam proyek P2KP di RT 5 dan RT 9 di kelurahan yang sama, yang dianggarkan senilai Rp9,5 juta dengan panjang 100 meter, ternyata pada akhirnya mampu menghasilkan jalan sepanjang 1 kilometer.
Sekali lagi, saya hendak mengingatkan kita mengenai cerita tentang Kabupaten Jembrana, di Provinsi Bali. Konsistensi semua pihak (pemerintah,swasta dan masyarakat) yang dibarengi dengan kejujuran dan keihlasan untuk bergrak keluar dari kemiskinan dengan mengelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan dengan berpihak pada rakayat miskin, sungguh dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama. Namun, dapatkah kita melakukan itu?***
Gafar Tokalang; Luwuk Post
SEORANG anak kecil, dengan dada telanjang sedang bermain disekitar tengkorak manusia yang membusuk, ia tampak serius mempermainkan tengkorak itu. Pada sisi lainnya, seorang anak kecil sedang mempermainkan game edisi mutakhir dunia elektronik. Adapula seorang anak dengan ayahnya sedang asyik minum susu, sedangkan pada sisi lainnya ada anak kecil yang begitu kurus dengan ruas-ruas tulang rusuk terlihat jelas melilit ditubuhnya.
Fenomena kemanusiaan itu sengaja ditampilkan fasilitator Lokalatih Orientasi Pemerintah dan Stakeholder Kabupaten Banggai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di kantor Bappeda Kabupaten Banggai, Selasa (03/09) kemarin, dalam bentuk gambar-gambar pilihan yang digunakan sebagai pengantar pelatihan siang itu.
Sungguh, fenomena itu ada di sekeliling kita. Kemiskinan, tidak saja dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Banggai, melainkan Indonesia secara umum bahkan dunia.
Sebagai bukti, Millennium Development Goals atau MDGs, yang disepakati para anggota PBB dalam sebuah KTT global berhasil melahirkan Millennium Declaration. Ia adalah suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. MDGs memiliki delapan tujuan (goals) dan 18 target yang harus dicapai oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, termasuk Indonesia.
Memang, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan suatu inisiatif global dan tidak semua jenis bantuan juga gagal. Tetapi upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif jika masalah kemiskinan itu sendiri tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan. Sebab, jika ini terjadi, maka dana pengurangan kemiskinan justru habis untuk program pengurangan kemiskinan, tetapi tidak untuk jumlah orang miskin.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat berhasil apabila pemerintah atau pengambil kebijakan dari pusat hingga daerah berkomitmen kepada diri mereka sendiri untuk suatu proses pembangunan yang berorientasi pada MDGs dan melaksanakan prinsip good governance atau good local governance (pemerintahan yang baik) dalam melaksanakan proses tersebut.
"Yang dibutuhkan adalah komitmen semua pihak, pemerintah, swasta, dan masayarakat, untuk menjalankan prinsip-prisip good governance yang berorientasi pada MDGs," tutur Tenaga Ahli Kebijakan Publik KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Ir.Zainal Sirajuddin,MT.
Peryataan Zainal itu cukup beralasan. Sebab, dalam konteks teori dan dokumen rencana kebijakan pembangunan baik pusat dan daerah, saat ini sedang diarahkan pada upaya pemenuhan semangat MDGs. Buktinya, bagi kita di Kabupaten Banggai, adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara dokumentatif, seluruhnya cukup baik dan terlihat berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.
Seperti penjelasan Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Ir,Faisal Mang, arah kebijakan daerah kabupaten banggai dalam mewujudkan visi dan misinya setidaknya mencakup masalah pemantapan alokasi belanja daerah yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas SDM, pemantapan alokasi belanja yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi serta pemantapan alokasi belanja daerah yang mengarah pada usaha pengentasan kemiskinan.
Fakta itu menunjukan, secara teoritis pemerintah Kabupaten Banggai sedang menuju pada usaha pengentasan kemiskinan. Kita tinggal membutuhan kesunguhan para pelaksana dan pemangku kebijakan untuk menjalankan konsp teoritis itu, dalam bentuk tindakan yang lebih aplikatif dan nyata.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), merupakan salah satu instrumen yang didesaign pemerintah dalam upaya memberikan perubahan terhadap fakta-fakta kemiskinan tersebut, menuju kehidupan yang lebih baik.
Di Kabupaten Banggai,
BKM Kelurahan Baru, BKM Kelurahan Simpong dan BKM Nambo Padang, adalah tiga BKM yang dinilai cukup sukses dalam Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di daerah ini. Bahkan, lewat program tersebut banyak hal yang mestinya dapat mengilhami semua pihak, untuk merumuskan strategi kebijakan pembangunan yang lebih kongkrit lagi.
Minsalnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Ternyata, masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri seperti penyediaan sarana dan prasarana apabila diberikan dana yang cukup kepada mereka. Buktinya, seperti apa yang dituturkan koordinator BKM Kelurahan Baru Drs.Izrail Kundjirante. Katanya, proyek jalan setapak Dinas Pemukiman Dan Tata Kota di Kelurahan Baru yang dikerjakan dengan menggunakan kontraktor, hanya bisa menghasilkan jalan sepanjang 8 kilometer. Mungkin saja itu tidak salah karena dikerjakan sesuai bestek dan lain-lain aturan yang mengaturnya. Namun, bila dibandingkan dengan besaran anggaran dan hasil yang diperoleh, sangat jauh berbeda ketika pekerjaan itu dikerjakan oleh masyarakat sendiri.
Bayangkan saja, jalan setapak sepanjang 8 kilometer milik Diskimtak itu, dibiayai dengan anggaran senilai Rp 11,880 juta. Kenyataan tersebut jauh berbeda dengan pekerjaan jalan setapak dalam proyek P2KP di RT 5 dan RT 9 di kelurahan yang sama, yang dianggarkan senilai Rp9,5 juta dengan panjang 100 meter, ternyata pada akhirnya mampu menghasilkan jalan sepanjang 1 kilometer.
Sekali lagi, saya hendak mengingatkan kita mengenai cerita tentang Kabupaten Jembrana, di Provinsi Bali. Konsistensi semua pihak (pemerintah,swasta dan masyarakat) yang dibarengi dengan kejujuran dan keihlasan untuk bergrak keluar dari kemiskinan dengan mengelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan dengan berpihak pada rakayat miskin, sungguh dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama. Namun, dapatkah kita melakukan itu?***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar