Dari Lokalatih PNPM-Mandiri P2KP di Luwuk (3/habis)

Perlu Kesepahaman Tentang Indikator Kemiskinan

Kemiskinan, merupakan tema sentral dalam Program Nasioanl Pemberdayan Masayarakat (PNPM) Mandiri. Program ini merupakan program yang baru saja dicanagkan presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono, di Palu Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Gafar Tokalang; Luwuk Post

Ilham (12 tahun), seorang bocah yang kini masih duduk di bangku SD, melintasi ruas jalan Martadinata, Simpong. Bola matanya liar melirik sebelah kiri dan kanan, hawatir bila ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Setiap hari, bersama rekan-rekannya dan dua saudaranya, Ilham mencari dan mengumpulkan berbagai jenis barang bekas (Baca:sampah) untuk dijual pada seorang agen pengumpul barang bekas, tak jauh dari rumahnya.
Meski membutuhkan waktu lama, Ilham bisa mengupulkan uang hingga Rp 150.000, dengan menjual sampah-sampah plastic jenis botol atau gelas minuman mineral.
Ilham, merupakan satu dari sekian banyak bocah yang mengalami nasib yang sama. Keinginan sekolah yang begitu besar, ditengah mahalnya biaya pendidikan belakangan ini memang membuat semua orang harus kreatif dan mau bekerja keras.
Cerita singkat tentang kehidupan seorang bocah di Kota Luwuk diatas, membutuhkan kepedulian semua kalangan. Baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Program Nasioanl Pemberdayan Masayarakat (PNPM) Mandiri, Program Pengentasan Kemiskinan Pekotaan (P2KP) yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Banggai diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi fakta-fakta itu. Memang, ada beberapa persoalan mendasar yang perlu dicarikan soluasi dalam waktu yang jangan terlalu lama. Sebagaimana yang mengemuka dalam Lokalatih Orientasi Pemerintah dan Stakeholder Kabupaten Banggai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang berlangsung sejak tiga hari belakangan ini.
Pertama adalah soal ketidak jelasan standarisasi dan indicator kemiskinan yang pasti. Akibatnya, program pengentasan kemiskinan kerap mengalani kendala dilapangan. Secara substantif, program pemerintah baik pusat dan daerah, sedang mengarah pada upaya pengentasan kemiskinan. Sebut saja Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan dana bergulir, bantuan modal usaha, asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin) dan sederet daftar kegiatan yang serupa.
Namun, apa yang terjadi dilapangan. Masing-masing instansi pelaksana program tersebut memiliki standar dan indicator kemiskinan yang berbeda-beda. Alhasil, bantuan yang semua diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi fenomena kemiskinan kemudian berubah menjadi masalah baru dan berpotensi pemicu konflik dan persitegangan ditengah masyarakat. Sebab, program-rogram tersebut hanya menisakan rasa ketidak adilan dan sikap piliha kasih pemerintah.
Untuk itu, rumusan akhir Lokalatih PNPM-Mandiri P2KP tentang perlunya rumusan bersama semua instansi tentang standar dan indikator kemiskinan dapat dilaksanakan. Tenaga Ahli Kebijakan Publik Konsultan Mamajemen Wilayah VI PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Ir.Zainal Sirajuddin,MT telah memberikan gambaran cara untuk mencapai titik kesepahaman itu. Menurutnya, penentuan indikator kemiskinan tidak dapat ditentukan secara sektoral. Selama ini, masing-masing institusi memberikan definisi kemiskinan berdasarkan sector dan ruang kerja masing-masing, baik kesehatan, BKKBN, statistik, Sosial, dan lain-lainnya. Semua menggunakan indikator sektoral masing-masing.
"Padahal yang harus dilakukan adalah melakukan penentuan kemiskinan dengan standar dan indikator berdasarkan multi sektor. Semua pihak harus duduk bersama. Mendiskusikan dan kemudian merumuskan sebuah standar kemiskinan yang dapat mengakomodir semua indikator kemiskinan sektoral," tuturnya.
Bila tidak, maka apa yang dialami oleh Ilham dalam cerita diatas, dengan pendapatan sneilai Rp150.000 untuk sekali jual sampah, mungkin tidak akan masuk orang miskin dalam definisi badan social. Tapi bagi kesehatan, Ilham bisa saja masuk kategori miskin karena tingkat kesehatannya yang belum tentu baik. Pada akhirnya, tidak ada kesimpulan yang pasti bagi dirinya, apakah ia miskin atau tidak.***