Dari Program Lokalatih PNPM-Mandiri P2KP di Luwuk (1)

Banggai Perlu Belajar Pada Kabupaten Jembrana

KABUPATEN Jembrana, Provinsi Bali, termasuk daerah miskin di daerah itu. Pada tahun 2001 PAD kabupaten yang berpenduduk 231.550 jiwa ini hanya Rp2,5 miliar. Namun, Jembrana merupakan salah satu daerah yang dinilai berhasil memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada warganya. Bagamana pemerintah setempat menjalankan program tersebut?

Gafar Tokalang; Luwuk Post

BAPPEDA Kabupaten Banggai menggelar Lokalatih Orientasi Pemerintah dan Stakeholder Kabupaten Banggai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Senin (03/09) kemarin. Banyak pelajaran berharga dari forum itu. Dari sekian catatan-catatan yang bisa dijadikan bahan renungan bagi para pengambil kebijakan di daerah ini, ada satu diantaranya yang sangat mendasar.
Yakni, soal pemerintahan yang baik (Good Governace) dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarkat miskin. Pada sebuah sesi acara dalam Lokalatih tersebut, salah seorang pelatih-saya sebut begitu untuk bang Drs. Tasrief Siara, yang saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli Monev KMW 6 PNPM-P2KP Sulteng,- memberikan modul sebagai media diskusi. Modul itu hanyalah berisi sekelumit rangkuman keberadaan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dikutip dari pemberitaan kompas.
Meski demikian, Kabupaten Banggai tampaknya harus belajar dari daerah itu. Sebab, pada modul itu disebutkan, Kabupaten Jembrana hanya memiliki APBD sebanyak Rp232 miliar dengan PAD 2,5 miliar pada tahun 2001. Namun, sejak tahun itu pemerintah Jembrana mengambil terobosan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi penduduknya.
Pemerintah Jembrana mengambil terobosan untuk membebaskan sekolah negeri dari semua bentuk pungutan. Gerakan Pemkab Jembrana itu berangkat dari hasil pengamatan mereka, bahwa problem utama dalam pendidikan adalah keterbatasan akses pendidikan oleh masyarakat akibat kurangnya kemampuan dalam pembiayaan. Untuk itu, pemerintah setempat membuat kebijakan; pembebasan iuran wajib pada sekolah negeri di semua tingkatan, memberikan bea siswa kepada siswa yang kurang mampu bagi sekolah swasta dan pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, memberikan keterampilan kepada siswa Smu melalui program SMU Plus, mengembangkan SLPT dan SMU Kajian disamping SLT rintisan dan SMU Unggulan, memberikan vakasi kepada guru-guru berdasarkan beban kerja, memberikan bantuan dana kepada guru-guru untuk meningkatkan jenjang pendidikan serta memberikan bantuan rehab fisik kepada sekolah negeri yang berupa ruang kelas baru (RKB) dan ruang penunjang lainnya (RPL) dengan pola bloc grant.
Bupati Jembarana mengaku, pembebasan itu berarti tidak ada pungutan, apapun namanya. Namun katanya, bila ada yang menyumbang, tidak ada larangan. Tapi kata dia, kebijakan semacam itu diawasi dengan baik. Setiap pengaduan masyarakat langsung ditanggapi. Dicontohkan, dua kepalah sekolah yang diadukan masih menarik pungutan, apapun bentuknya, terpaksa diturunkan jabatannya oleh bupati.
Dari total APBD Jembrana Rp232 miliar, anggaran pendidikan menduduki peringkat tertinggi ketiga setelah Bagian Umum dan Pekerjaan Umum. Anggaran pendidikan ditambah dengan gaji PNS-nya sudah mencapai 34,27 persen Dari APBD. Guna pembebasan biaya sekolah tersebut pemerintah setempat menganggarkan dana Rp4,2 miliar untuk 40.923 siswa pada tahun 2004 dan Rp 1 miliar untuk subsidi beasiswa. Selain itu, untuk peningkatan kualitas, terdapat sejumlah program bagi guru, yakni pemberian intensif tambahan untuk guru setiap jam Rp5000 (diluar tunjangan guru) dan bonus Rp1 juta setiap tahun atau sebagai gaji ke empat belas. Tidak itu saja, pemerintah setempat menyediakan dana Rp5,1 miliar sebagai biaya melanjutkan studi yang lebih tinggi.
Pada bidang kesehatan, juga demikian. Pemerintah setempat membuat program berobat gratis dengan mengalihkan subsidi yang semula diberikan untuk biaya obat-obatan RSUD dan Puskesmas untuk diberikan kepada masyarakat secara langsung. Sejak tahun 2001 pemerintah Jembrana membebaskan biaya karcis dan biaya obat di Puskesmas. Pada tahun 2003 program tersebut diganti dengan program Jaminan Keseahtan Jembrana (JKJ). Untuk itu pemkab jembrana membangun sebuah Asuransi yaitu lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana melalui keputusan bupati. Subsidi tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk premi untuk biaya rawat jalan tingkat pertama di unit pelayanan kesehatan yang mengikat kontrak kerja dengan penyelenggara JKJ. Pada tahun 2003 alokasi dan untuk subsidi premi tersebut senilai Rp 3 milyar.
Selain itu, jenis subsidi lainnya yang langsung dirasakan masyarakat adalah proteksi petani. Pemerintah menyediakan anggaran Rp3 miliar sebagai dana talangan pembelian beras petani dan memberikan subsidi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian. Pada tahun 2003 pemerintah jembrana kembali menambah progam subsidi, yakni menyediakan dana talangan senilai Rp1 miliar bagi petani cengkeh, agar bisa merasakan harga jual layak di pasaran.
Dari mana semua dana itu diperoleh? Sedangkan pada tahun 2003 PAD Kabupaten Jembrana hanya Rp11,5 miliar atau total APBD adalah Rp 232 miliar. Ternyata, kuncinya adalah efisiensi pemerintahan. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah perampingan dan penyederhanaan organisasi. Jumlah karyawan tidak dipotong, tetapi jumlah pejabat eselon IIb,IIIb,Iva dikurangi drastis. Dengan begitu, tunjangan jabatan berkurang, mobil dinas cukup dengan menyewah (rental) karena hal itu lebih murah, tidak perlu perawatan dan dapat selalu memilih jenis baru. Tentunya, hal itu juga berlaku bagi fasilitas rumah yang ikut berkurang.
"Keberhasilan jembrana memang masih bergantung pada figur pemimpinnya," begitu komentar Guru Besar di Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali, Prof Dr. Ir I Dewa Ngurah Suprapta,M.Sc sebagaimana di kutip kompas. Langkah yang diambil itu merupakan inovasi yang idealis yang harusnnya di contoh pemerintah kabupaten lainnya.
Bagaimana dengan kita di Kabupaten Banggai. Ini tentunya menjadi pelajaran berharga. Dengan APBD yang mencapai Rp500 milyar serta target PAD 12 Milyar (APBD-Perubahan 2007), hingga saat ini belum berhasil keluar dari kemelut persoalan pendidikan dan kesehatan, padahal dua bidang itu disebut-sebut sebagai program perioritas. Tapi tidak apalah. Kata orang bijak, tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Namun, semua itu, seperti kata guru besar tadi, tergantung pemimpinnya.***